BANDUNG, MELESAT – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus bertransformasi, dimana nomenklatur dari semula lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), kini menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
Namun, perubahan nomenklatur tidak serta-merta mereduksi tugas dan fungsi BKKBN. Kemendukbangga dan BKKBN merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
“Sebelum menjadi kementerian, BKKBN bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Kepala BKKBN tidak langsung menyampaikan laporan kepada presiden. Kalau rapat kabinet, Kepala BKKBN duduk di baris kedua setelah Menteri Kesehatan. Sekarang Kepala BKKBN adalah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pak Menteri melaporkan langsung kepada presiden,” papar Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi disela buka puasa bersama dengan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jabar di Bandung 18 Maret 2025.
Menurutnya, transformasi kelembagaan BKKBN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kemendukbangga dan Perpres Nomor 181 Tahun 2024 tentang BKKBN.
Perpres 180/2024 mengatur, Kemendukbangga merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
“Sebagai satu kesatuan organisasi, sumber daya Kemendukbangga adalah sumber daya BKKBN itu sendiri. Dalam hal ini, termasuk keberadaan perwakilan BKKBN di provinsi dan seluruh penyuluh keluarga berencana (PKB) di Indonesia. Para PKB merupakan pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang ditugaskan di kabupaten kota. Dengan demikian, Kemendukbangga/BKKBN memiliki hingga ke akar rumput di daerah. Ini menjadikan eksistensi BKKBN semakin kuat dan powerful,” tegas Dadi.
Dari 48 kementerian pada Kabinet Merah Putih, Kemendukbangga/BKKBN merupakan salah satu kementerian yang masuk pada kluster III. ***
