BANDUNG, MELESAT – Tingginya penduduk usia produktif bukan jaminan daya ungkit pembangunan. Faktanya, lebih dari setengah pengangguran di Jawa Barat merupakan penduduk usia muda, 15-24 tahun.
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan tingkat pengangguran usia muda di Jawa Barat pada 2024 sebesar 23,63 persen. Artinya, satu dari lima penduduk usia muda adalah penganggur.
Data Sakernas menunjukkan tingginya pengangguran di kelompok usia muda dengan persentase yang tinggi di jenis kelamin laki-lakI dan wilayah perkotaan. Laki-laki 26,67 persen, sementara perempuan 19,42 persen.
“Pengangguran di perkotaan lebih tinggi, sebesar 24,02 persen. Sementara di perdesaan sebesar 22,04 persen,” terang Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Raifa Mukti pada seminar Hari Kependudukan Sedunia 2025 yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat pada Senin 14 Juli 2025.
Dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran usia muda Jawa Barat didominasi lulusan sekolah menengah atas (SMA), baik umum maupun kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hasil Sakernas 2024 menunjukkan 72,36 persen penduduk usia muda yang menganggur merupakan lulusan SMA dan SMK. Bahkan, penganggur lulusan SMK mencapai 40,71 persen.
Raifa menilai ada mismatch antara skill lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja.
“Pengangguran lulusan SMK berlaku bukan hanya bagi fresh graduate, melainkan mereka yang bukan lulusan baru. Fresh graduate sebesar 28,67 persen, sisanya sebesar 71,33 persen merupakan lulusan lama,” ungkap Raifa.
Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti mengungkapkan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan terpadat di Indonesia. Kondisi ini tentunya menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya angka penduduk usia produktif di mencapai 31 juta jiwa.
“Ini potensi luar biasa jika dikelola dengan baik,” ujar Siska.
Dia menambahkan, angka kelahiran total atau total fertility brate (TFR) Jawa Barat sebesar 2,03 sebetulnya sudah mendekati seimbang. Namun disparitas antar kabupaten kota menjadi tantangan tersendiri.
“Tantangan lainnya, kepadatan penduduk di beberapa wilayah, seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor telah menembus angka lebih dari 13 ribu jiwa per kilometer. Prevalensi stunting Jawa Barat sebesar 15,9 persen, walaupun mengalami penurunan signifikan 5,8 persen namun tetap harus terus diturunkan,” ucapnya.
Menyikapi hal itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB Unpad) Ferry Hadiyanto menilai, perlu model pembangunan kependudukan yang secara khusus memberikan perhatian pada penduduk usia muda.
“Pembangunan kependudukan tidak hanya dilakukan dengan pendekatan berbasis pada masyarakat (community base), melainkan harus turut mempertimbangkan faktor individu (individual base). Pembangunan harus inklusif. Perlu mempertimbangkan faktor pembangunan keluarga dan aspek keberlanjutan dimana dengan sendirinya turut memperhatikan penduduk usia muda,” pungkasnya. ***
