JAKARTA, MELESAT – Dewan Penasihat Forum Pemred Media Siber Indonesia (SMSI), Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M., menilai kegaduhan di tubuh PWI harus segera diselesaikan secara bermartabat dengan tetap berpegang pada konstitusi organisasi.
“Keputusan Dewan Kehormatan PWI terkait pemberhentian Hendry Ch Bangun (HCB) harus dihormati apabila telah sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi. Namun, jika ada indikasi ketidakadilan dalam proses tersebut, maka mekanisme internal harus menjadi jalur utama dalam penyelesaiannya,” tegasnya Senin 17 Februari 2025.
Ia juga menyoroti proses hukum yang tengah berjalan di kepolisian yang cepat dan tegas diperlukan agar permasalahan ini segera selesai.
“Penyelesaian hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi pengurus PWI agar di masa mendatang tidak terjadi konflik serupa,” tambahnya.
Menurut Saurip, keabsahan kepemimpinan organisasi tidak dapat hanya bersandar pada administrasi negara, seperti AHU Kemenkumham.
Dia bahkan mengingatkan, konflik berkepanjangan di tubuh PWI dapat merugikan kredibilitas wartawan dan media di mata publik.
“Polemik ini bukan sekadar soal kepemimpinan, tetapi juga mencerminkan adanya kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan semangat profesionalisme pers. Jika tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik terhadap pers nasional bisa semakin menurun,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendorong dialog terbuka dan rekonsiliasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para tokoh senior yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang bijaksana.
“Perlu ada upaya konkret untuk meredam ketegangan dan mengembalikan marwah PWI sebagai organisasi yang menaungi insan pers,” pungkasnya.
Rekonsiliasi menjadi jalan terbaik antara pihak yang berseteru dan mengedepankan kepentingan organisasi serta profesi wartawan secara lebih luas. ***
